Falsafah Pers

Kata Pers merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak. Pers sendiri makna sempit dan makna luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedang dalam arti luas, Pers berarti yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi dan internet.

Falsafah yaitu tata nilai atau prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan praktis. Falsafah Pers mengikuti system yang dianut oleh masyarakat dimana Pers tersebut ada. Sebagaimana falsafah pers yang terdapat di Amerika menganut liberalistis. Dan falsafah pers di Cina atau Uni Soviet bersifat komunistis. Setidaknya, terdapat empat falsafah pers (four theories of the press) di dunia ini.

Pertama, Authoritarian Theory. Atau sering disebut Teori Pers Otoriter, yang diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke-16. Teori ini lahir dari negara yang menganut system absolut. Penetapan serta penginformasian hal-hal yang benar hanya dipegang oleh segelintir orang bijaksana yang mampu memimpin. Artinya pers harus mendukung kebijakan pemerintah. Yang perlu dicatat, prinsip ini adalah bahwa negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial.

Kedua, Libertarian Theory. Atau Teori Pers Bebas. Seiring waktu kebebasan politik, agama dan ekonomi memiliki pertumbuhan, maka tumbuh pulalah tuntunan kebebasan pers. Puncaknya adalah pada abad ke-19.

Teori ini memandang manusia sebagai mahluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, pers harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran, dan bukan sebagai alat bagi pemerintah. Tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah, berkembang dari teori ini. Sebutan pers sebagai “Kekuasaan Keempat” setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karena itu pers harus bebas dari kendali pemerintah dalam upaya mencari kebenaran.

Teori ini, meski memasok banyak landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers, seperti paling banyak memberikan informasi, paling banyak memberikan hiburan, dan paling laku dijual, akan tetapi ia dinilai paling sedikit berbuat kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit pula mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Pers semacam ini terkadang cenderung kurang tertarik dengan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Ketiga, Social Responbility Theory. Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial. Teori ini dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Hal demikian karena teori libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah semisal proses kebebasan dan kosentrasi pers.Teori pers bertanggung jawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan pers di dunia, teori ini memungkinkan dimilikinya tanggung jawab oleh pers.

Media yang menggunakan teori ini memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers libertarian, yaitu prinsip-prinsip etika di belakang cita-cita bahwa pers bertanggung jawab sosial ini bukan hanya saja mewakili mayoritas rakyatnya tetapi juga memberikan atas hak-hak golongan minoritas atau golongan oposisi untuk mengemukakan pendapat dan opininya.

Teori pers bertanggung jawab sosial inilah yang paling banyak digunakan oleh negara yang menganut system demokrasi dalam ketatanegaraanya, yang mana rakyatnya tekah dewasa dan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga rakyat memiliki suara yang cukup berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang melayani mereka.

Keempat, The Soviet Communist Theory. Teori Pers Komunis Soviet, teori ini tumbuh dua tahun paska Revolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers otoriter yang telah disebutkan di awal. System pers ini menopang kehidupan system Sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan yang sebagaimana terjadi dalam kehidupan komunis. Oleh karena itu, negara yang menganut pers tersebut tidak memiliki kebebasan pers, atau yang ada hanya pers pemerintah. Segala sesuatu yang memerlukan keputusan dilakukan oleh pejabat pemerintah sendiri.

(Disadur dari buku Jurnalistik, Teori dan Praktik, Hikmat Kusumaninrat & Purnama Kusumaningrat, PT Remaja Yosdakarya, Bandung, halaman 17-24.)